Kategori berita

Kalteng Expo 2023

Dinas Sosial Prov Kalteng Mengikuti Kalteng Expo 2023

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H/2023 M

Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H/2023 M

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL SE-KALTENG TAHUN 2022

Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Dr. NOOR HALIM, S.Pd. M.Pd di dampingi Plt. Sekretaris SURYANTO, A.KS.,M.Si selaku Ketua Panitia Penyelenggara membuka secara resmi rapat Koordinasi dan Penyusunan Program Kesejahteraan Sosial Se Kalteng Tahun 2022, bertempat di aula Hotel Swissbell Danum Palangkaraya, Minggu 19 Juni 2022

Mensos Temui korban banjir Palangka Raya

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada 382 orang Penerima Manfaat (PM) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (24/11). Total bantuan ATENSI sebesar Rp851.848.500 diserahkan Mensos secara simbolis di GOR Sanaman Mantikei, Palangkaraya

Program Penanganan Fakir Miskin Tingkat Provinsi Tahun 2021

Pemerintah Pusat telah menganggarkan Bantuan untuk Program Sembako yang tersebar di 14 Kab/Kota se - Kalimantan Tengah dengan melibatkan Agen Penyalur Bank yang merupakan mitra kerja HIMBARA dan Warung Gotong Royong Elektronik binaan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang disingkat dengan E – Warung

ASISTENSI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

Asistensi Kube pada dasarnya adalah proses pendampingan terhadap suatu aktifitas Kelompok Usaha Bersama agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sasarannya merupakan pengurus dan anggota KUBE serta sistem disekitarnya yang berkaitan langsung dengan keberadaan KUBE

PENDAMPINGAN PETUGAS PUSAT PADA KEGIATAN VERIVALI DI KABUPATEN KAPUAS DAN KATINGAN

a tahun 2021, Kalimantan Tengah ditunjuk oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II sebagai penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kapuas dengan jumlah usulan masing masing 100 KK. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten, melakukan verifikasi dan validasi data di 2 kabupaten tersebut.

Rapat Koordinasi Program Penanganan Fakir Miskin Tingkat Provinsi Tahun 2021

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional, baik dari aspek penyebab, maupun dampaknya sehingga diperlukan langkah penanggulangan dari berbagai perspektif dengan melibatkan banyak pihak sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan proses ini, pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan mengatur pembagian tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan kemiskinan mulai dari tingkat pusat sampai dengan kabupaten/kota. Hal ini setidaknya diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota dalam berbagai bidang termasuk bidang social.

Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiulawal 1442 Hijriyah

Launching Bantuan Sosial