Dokumen

TABEL REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022 POSISI (30 DESEMBER 2022)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENGADUAN INFORMASI PUBLIK

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/355/2022 TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERSUMBER DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI (DBH-DR) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/354/2022 TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERAS, GULA, DAN SUSU BAGI ANAK TERLANTAR DALAM ASUHAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

Neraca Per 31 December 2022 dan 2021

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021

Program/Kegiatan TAHUN ANGGARAN 2023 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Program/Kegiatan TAHUN ANGGARAN 2022 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator Kinerja Kunci 1.3 Provinsi

Indikator Kinerja Kunci 1.3 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator Kinerja Kunci Format 1.2

Indikator Kinerja Kunci Format 1.2 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Jaminan Kebutuhan Dasar

Bantuan Sosial yang disalurkan oleh Kementrian Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya penanganan dampak pandemi covid - 19

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bahan Pengukukran Kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan selama tahun 2021.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Peraturan Menteri Dalam Nendegri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 tentang penyusunan Rancana Strategis SKPD yang mengamanatkan bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, sehingga mampu menjawab tuntutan perkembangan yang terjadi baik skala lokal, nasional, dan global dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RENJA Murni 2019

Renja Murni TA 2019 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Renja Perubahan 2019

Renja Perubahan TA 2019 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

SOP Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Dokumen merupakan Standard Operational Procedure Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah